Menjaga Keamanan Publik : Mengapa Tindakan Tegas POLRI Dalam Kasus Joni Iskandar Patut Dihargai

Bandar Lampung—Kasus Joni Iskandar yang menjadi perhatian publik belakangan ini memunculkan berbagai spekulasi dan perdebatan mengenai tindakan aparat kepolisian di lapangan.

Di tengah beragam opini yang berkembang, penting untuk melihat persoalan ini secara utuh dengan mempertimbangkan tantangan nyata yang dihadapi aparat dalam memberantas kejahatan jalanan yang selama ini meresahkan masyarakat.
Polda Lampung dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan besar dari masyarakat untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor yang kerap menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi. Dalam situasi demikian, aparat dituntut bertindak cepat, tegas, dan terukur demi melindungi keselamatan warga.

Dukungan yang diberikan masyarakat serta apresiasi dari Komisi III DPR RI terhadap langkah kepolisian menunjukkan bahwa publik menginginkan kehadiran negara yang mampu memberikan rasa aman. Dukungan tersebut lahir dari keresahan masyarakat yang selama ini menjadi korban aksi kriminalitas dan berharap aparat tidak ragu dalam menegakkan hukum.

Perlu dipahami bahwa anggota Polri yang bertugas di lapangan sering kali harus mengambil keputusan dalam hitungan detik berdasarkan situasi yang berkembang. Keputusan tersebut tidak selalu dapat dinilai secara sederhana dari sudut pandang setelah kejadian berlangsung. Aparat harus mempertimbangkan faktor keselamatan anggota, keselamatan masyarakat sekitar, serta potensi ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Terkait tudingan penggunaan kekuatan berlebihan, mekanisme pengawasan internal Polri sejatinya telah tersedia. Institusi kepolisian memiliki perangkat pengawasan mulai dari Propam hingga pengawasan eksternal yang memungkinkan setiap tindakan anggota diperiksa secara profesional. Karena itu, publik perlu memberikan ruang bagi proses klarifikasi dan investigasi yang sedang berjalan sebelum menarik kesimpulan.

Dalam negara hukum, asas praduga tak bersalah tidak hanya berlaku bagi warga negara yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga terhadap aparat yang menjalankan tugasnya. Tuduhan bahwa aparat bertindak di luar prosedur harus dibuktikan melalui mekanisme yang sah, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau narasi yang berkembang di ruang publik.

Lebih jauh, keberhasilan pemberantasan curanmor tidak dapat dilepaskan dari keberanian aparat dalam menghadapi pelaku kejahatan yang sering kali memiliki rekam jejak kriminal dan berpotensi membahayakan masyarakat. Ketegasan yang ditunjukkan aparat merupakan bagian dari upaya menciptakan efek jera sekaligus menjaga stabilitas keamanan di daerah.

Tentu saja transparansi tetap penting. Namun transparansi tidak boleh berubah menjadi penghakiman prematur yang justru melemahkan moral aparat yang sedang menjalankan tugas negara. Pengawasan dan dukungan terhadap Polri seharusnya berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.

Pada akhirnya, masyarakat berharap Polri tetap konsisten memberantas kejahatan sekaligus menjunjung tinggi aturan hukum. Kepercayaan publik akan terjaga apabila setiap tindakan anggota dapat dipertanggungjawabkan, sementara aparat yang bekerja sesuai prosedur juga memperoleh dukungan yang layak dari seluruh elemen bangsa.

Sumber Opini: Roby Jonando